Diskusi Sinkronisasi Program Berani Cerdas

Diskusi Sinkronisasi Program Berani Cerdas

Diskusi sinkronisasi program Berani Cerdas antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli berlangsung di Aula SKB Tolitoli pada 3 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian sinkronisasi program sembilan BERANI yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dengan pemerintah daerah.

Hadir dalam forum tersebut antara lain Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli, Asisten I Provinsi, sejumlah kepala dinas terkait, para kepala bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi, unsur perguruan tinggi, organisasi profesi guru (PGRI), serta para kepala SMA dan SMK. Diskusi dipimpin langsung oleh Asisten I Provinsi.

Fokus Diskusi: Pendidikan 13 Tahun dan Beasiswa

Terdapat dua isu utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu implementasi program pendidikan 13 tahun serta penyaluran beasiswa melalui program Berani Cerdas.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai pembicara pertama, menegaskan pentingnya program pendidikan 13 tahun sebagai strategi peningkatan angka partisipasi sekolah. Data menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan: angka partisipasi pendidikan dasar telah mencapai 80–90 persen, sementara angka partisipasi pendidikan menengah masih sekitar 74 persen. Pertanyaan kritis yang muncul adalah: kemana arah lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah? Isu ini menegaskan perlunya sinkronisasi data dan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

Beasiswa Berani Cerdas: Capaian dan Tantangan

Topik kedua yang mendapat perhatian luas adalah implementasi beasiswa Berani Cerdas. Program ini diproyeksikan menjangkau lebih dari 50.000 penerima. Hingga saat ini, lebih dari 20.000 pendaftar telah diverifikasi, dengan sekitar 5.000 mahasiswa berhasil menerima beasiswa. Para penerima tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk mahasiswa dari Universitas Madako, STIE Mujahidin, dan STIP Mujahidin Tolitoli yang turut hadir dalam diskusi.

Menjawab pertanyaan terkait peluang bagi perguruan tinggi swasta, Kadis Pendidikan Provinsi menjelaskan bahwa beasiswa dapat dialokasikan melalui dua skema pembiayaan: UKT tunggal dan UKT variabel. Untuk skema variabel, ia menekankan perlunya penyederhanaan rumusan agar proses verifikasi lebih mudah dan cepat.

Namun, isu krusial muncul terkait mekanisme pencairan beasiswa. Saat ini, dana ditransfer langsung ke rekening mahasiswa. Aspirasi perguruan tinggi agar pencairan dilakukan langsung ke rekening institusi belum dapat dipenuhi, mengingat dana beasiswa bukan termasuk dana hibah dan belum adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bank penyalur. Kadis Pendidikan menyatakan bahwa ke depan, PKS dengan BPD akan dilakukan sehingga dana beasiswa dapat di-autodebet langsung ke rekening perguruan tinggi untuk pembayaran biaya kuliah.

Suara Lapangan: Sekolah dan Kebutuhan Industri

Diskusi ini juga menyedot perhatian para kepala SMA dan SMK. Beberapa isu lapangan yang mengemuka antara lain: Kendala akses siswa ke sekolah akibat faktor geografis dan ekonomi. Permasalahan terkait pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan harapan adanya program pelatihan tambahan yang relevan dengan kebutuhan industri, misalnya pelatihan operator alat berat.

Catatan Kritis

Diskusi sinkronisasi ini, yang berlangsung sejak pukul 14.00 hingga 16.30 WITA, menegaskan urgensi penyelarasan program pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten. Namun, terdapat sejumlah tantangan mendasar: pertama Kesenjangan data antara pendidikan dasar dan menengah yang perlu diurai secara lebih komprehensif, bukan hanya dipaparkan secara statistik. Kedua Mekanisme beasiswa yang masih berfokus pada transfer langsung ke mahasiswa menimbulkan potensi masalah akuntabilitas dan efektivitas dalam penggunaan dana pendidikan. Ketiga Relevansi program pendidikan dengan kebutuhan industri masih menjadi titik lemah, sebagaimana aspirasi kepala sekolah mengenai kebutuhan pelatihan vokasional yang lebih kontekstual.

Dengan demikian, keberhasilan program Berani Cerdas tidak hanya bergantung pada kuantitas penerima beasiswa atau lamanya durasi wajib belajar, tetapi juga pada kualitas sinkronisasi kebijakan, ketepatan sasaran, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.